Skip to main content

Bluffing: Ngibul Gedebus

When asked about Indonesian bureaucrats habitually deceiving people, a friend of mine replied "Why asking? you know ... that's their daily work. They fill the job to deceive us." Se seemed amazed that considered a person familiar with Indonesian culture by conducting major research for a dissertation, I still disputed the demeanor of Indonesian bureaucrats. I must have not quizzed such a question for such deception, to his knowledge, is deliberately done every day.

You know Wahidah Sueib, don't you? As a vice deputy of BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), her face can be found in every media almost every day for almost every bureaucrat has been pretty occupied with election while the people like to follow its news closely. Reported by Detik.com (03.06.09) she said: "Kami ingin mengadakan ... pembekalan ... tidak dilakukan dengan datang ke luar negeri tetapi dengan cara ... pembekalan jarak jauh melalui internet." She said that she would rather use internet as a economically viable media to train and provide Waslu LN (Pengawas Pemilu Luar Negeri or Overseas-based Election Supervisor) with sorts of knowledge of supervision.

That is deception. As a bureaucrat or a public servant who shall tell us the truth of her job, Wahidah has deliberately managed to bluff us, the citizen of Indonesia, into believing a wrong statement. No such thing as "pembekalan jarak jauh melalui internet" has so far been or will be done in regards to providing Waslu (Pengawas Pemilu) with sorts of knowledge about election supervision.

So, do you think that Wahidah case is a single case insufficient to be generalized or her case is obviously a type of Indonesian bureaucrat that like to cheat the citizen? I bet the latter is the truth.

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...
Read more

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...
Read more