Skip to main content

Pelajaran dari Pilihan Rakyat Malaysia #1

 Hari ini Selasa 22 Nov jam 2 siang waktu KL, atau 1 siang WIB, adalah batas akhir koalisi untuk menyerahkan kepada Sultan nama yang dinominasikan menjadi PM sekaligus dukungan minimal 111 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan (a simple majority), hasil dari GE 15 19 November memperebutkan 220 kursi.

Dua nama bersaing menjadi PM, yaitu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yasin. Anwar adalah pucuk pimpinan koalisi multi ras dan agama, Pakatan Harapan, dengan jumlah suara 82. Sedangkan Muhyiddin adalah pimpinan koalisi ultra pribumi Islam, Perikatan Nasional, dengan suara 73.

Koalisi Barisan Nasional, pemerintah incumbent, yang hanya mendapatkan 30 suara menjadi primadona menentukan koalisi mana yang bakal bisa membentuk pemerintah. Dikritik karena kleptokrasi (pemerintahan yang ambil untung untuk dirinya sendiri dengan cara korupsi dan grafitikasi tersembunyi yang susah diusut secara hukum), BN ternyata diajak oleh PH membentuk pemerintahan.

Pelajaran yang bisa dipetik (a lesson learnt), berpolitik itu gak perlu idealis, gak perlu muluk-muluk, gak perlu sok normatif benar salah, dan karenanya gak perlu bawa-bawa surga-neraka. Nyatanya, kemengan PH yang tidak terlepas dari selalu menggoreng kejelekan dan kebobrokan pemerintahan kleptokrasi BN, malahan mengajaknya untuk membentuk pemerintahan.

Sama halnya dengan kita, ketika cebong kampret saling mengharamkan, nyatanya selesai pilpres Prabowo-Sandi menjadi menteri dari Jokowi-Ma’ruf yang mereka, dan apalagi pendukungnya, jelek-jelekan dan neraka-nerakakan.

Dus, berpolitik itu santai saja. Menang kalah yang tetap “menang” adalah mereka yang terjun langsung di partai. Mereka ini yang walaupun partainya kalah selalu bisa menikmati “kekalahan” karena dapur dijamin ngepul bahkan kepulan asap dapurnya bisa merambah ke seluruh penjuru negeri menambah pundi-pundi harta kekayaan. Sedangkan kita yang hanya penggembira, atau tim hore, akan selalu “kalah” sekalipun partai yang kita sokong itu menang. Ketika Jokowi menang, apa yang kamu dapatkan? Usaha dan kerjaan mu menjadi lebih moncer? Hartamu tambah banyak? Anak-anakmu bisa kuliah di kampus kelas A? Masih mau dipolitisasi, dikapitalisasi, atau bahkan “diperah” partai politik hanya untuk “kesenangan sesaat”? 

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...