Skip to main content

Akhirnya Anwar menjadi PM

 Akhirnya per siang ini Kamis 24 Nov jam 12pm Anwar Ibrahim ditunjuk oleh Yang di-Petuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai PM ke 10. Penunjukan Anwar dilakukan setelah Sultan menginterview satu per-satu 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional hasil pilihan rakyat 19 Nov. Dipastikan Anwar telah berhasil mengumpulkan 112 suara, 82 dari koaliasi yang dipimpinnya Pakatan Harapan. 

Tahun 1993 ketika menjadi Deputy Prime Minister, Anwar diprediksi bakal menjadi penerus Mahathir Muhammad. Gak taunya, semudah membalik tangan, tahun 1999 Anwar justru dijebloskan ke penjara oleh Mahathir dengan tuduhan korupsi. Tuduhan yang oleh banyak orang dianggap mengada-ada dan dengan sengaja diskenariokan untuk menyingkirkan Anwar demi melanggengkan kekuasaan Mahathir dan UMNO.

Anwar kembali masuk penjara tahun 2015 karena kasus sodomi. Kasus yang juga direkayasa ini sengaja untuk menjegal Anwar supaya tidak bisa mengikuti pilihan rakyat hingga menjadi perdana menteri seperti yang didambakannya.

Karena bertubi-tubi dihadang secara politis oleh UMNO, Anwar lalu membentuk Partai Keadilan Rakyat yang pada pilihan rakyat 2018 berkoalisi dalam bloc PAKATAN RAKYAT keluar sebagai pemenang.

Kemenangan Pakatan Harapan mengantarkan Mahathir kembali menjadi prime minster untuk kedua kalinya. Anwar yang masih dipenjara (akhirnya mendapatkan pengampunan dari Sultan pada 2019) digadang-gadang akan mengganti Mahathir. Karena sesuai perjanjian Mahathir hanya akan menjabat 2 tahun dan Anwar yang akan meneruskannya. Namun setelah Mahathir mengundurkan diri pada 2020, kursi prime minister bukan ke Anwar, tetapi ke Muhyiddin, yang dengan sengaja keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan beraliansi dengan Barisan Nasional. Lagi-lagi, Mahathir bukannya membantu Anwar, tetapi sengaja menjauhkannya dari tampuk kekuasan tertinggi negeri jiran.

Kini, Anwar telah ditunjuk oleh Sultan dan akan dilantik pada hari ini pula jam 5pm waktu KL. Ini adalah momen penting bagi demokrasi Malaysia yang menginginkan pergantian rejim dari lama ke baru. 

Sebagai prime minister, Anwar nantinya akan mendapatkan banyak tantangan terkait janji-janji kampanye akan susah untuk ditepati dikarenakan pembentukan pemerintahannya bukan murni hasil pilihan rakyat, tetapi hasil lobby partnership ke Barisan Nasional untuk mencapai 112 suara. Padahal selama kampanye, Anwar banyak mengkritisi Barisan Nasional yang memerintah secara kleptokratif, banyak menerima gratifikasi, dan bahkan korupsi terjadi di hampir semua lini pemerintahan. Apa iya Anwar akan tetap committed pada pemberantasan korupsi yang berarti akan membawa kasus korupsi dan gratifikasi Zahid, pimpinan Barisan Nasional, dan juga Ismail, incumbent prime minister, ke pengadilan. Padahal tanpa mereka berdua, Anwar tidak akan bisa membentuk pemerintahan. 

Tentu saja target pertama Anwar adalah untuk menstabilkan pemerintahannya yang rapuh ini. Sekali lagi, disebut rapuh karena pemerintahannya bukan dibentuk karena dia memenangkan minimal 112 suara, tetapi karena hasil negosiasi. Ibarat orang berdagang, terjadilah tawar menawar. Penjual ingin harga tinggi, sedangkan pembeli ingin harga rendah. Ketemulah deal harga yang disepakati, yaitu tidak terlalu murah bagi penjual pun tidak terlalu tinggi bagi pembeli. Pemerintahan hasil politik dagang seperti ini perlu stabilitas dengan konsekuensi mengorbankan janji-janji kampanye dalam hal pemberantasan korupsi. Idealisme dalam sekejap luntur karena tuntutan pragmatisme.

At least, pemerintahan Anwar adalah pemerintahan progresif multi etnik dan ras. Bukan pemerintahan konservatif ultra etnik Melayu pro-Islamis yang menginginkan penegakan sharia Islam, seperti yang diinginkan pemimpin Perikatan Nasional, Muhyiddin. Again, congrat Anwar on your appointment and inauguration as a 10th prime minster of Malaysia. 

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...