Skip to main content

The failure of Dwi Tunggal

 A colleague of mine who is an activist, a cadre, and a high-class staff of the Jogja-based Muslimat NU sent me a modified photo of a pair mate for the president 2024, Anies-Imin, sometime in October saying that the unification of Muhammadiyah-NU, HMI-PMII, would make Indonesia glorified to enter into Indonesia Gold 2045. I replied instantly that it wouldn’t be possible for Muhammadiyah – NU or HMI – PMII to be known to compete with each other in almost all aspects of life in this country, ranging from domestic to nation-state issues and from religious to social ones.

Anies, portrayed as a modernist Muslim, known to be a Muhammadiyah follower and an alumni of HMI, would draw his support from Muhammadiyah and HMI. He gained 41.9% from Muhammadiyah compared to 41.6% by Prabowo, a slight margin of 0.3%. This shows that Anies could not convince them and thus capitalize on his rhetorics of change that Muhammadiyah's followers would vote for him. The slight margin of 0.3% would suggest that Anies failed to draw strong support from Muhammadiyah.

Paired with Muhaimin, known as the chair for the PKB and thus cadres of NU, Anies would also get support from NU. The pair unfortunately could only win 21.8% of the NU traditional followers. This is a huge jab to them for Prabowo-Gibran could draw 55.8%, twice more than Anies-Muhaimin could get.

Those figures show that the attempt to unify Muhammadiyah and NU had failed. The competition between these two Islamic organizations has reached even daily life not excluding the principal of the schools from elementary to high school and higher education. The case is also correct to emphasize the harsh competition between the two in the political arena and even economic matters. If you want to be successful in your career, in politics for example, it is not rare to be asked whether you are affiliated with either Muhammadiyah or NU. 

Popular posts from this blog

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...
Read more

Kalah nyolot

 Setelah penetapan KPU pada 20 Maret dengan perolehan suara Prabowo-Gibran 96,214,691 (58.59%) sebagai pemenang dan paslon kalah berturut-turut adalah Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 40,971,906 (24.95%) dan Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16.47%), tidak membuat kubu yang kalah lerem . Padahal, mereka inilah yang menolak quick count dan menunggu real count KPU untuk mengetahui siapa sejatinya yang menang dan kalah. Ketika kalah, bukannya mereka menerima kekalahan, tetapi justru nyolot atau ngelunjak bahwa, menurutnya, mereka memang diskenariokan kalah dengan cara mengurangi perolehan suara yang mestinya mereka dapatkan.  Kita jadi disodori budaya nyolot, yang sejatinya bukan budaya kita, terutama Jawa. Orang Jawa terbiasa turun temurun dengan budaya sareh ketika ada masalah. Pertama, orang Jawa akan tenang menyikapi masalah sembari memikirkan ( menggalih ) solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Kedua, o ra gedandapan artinya tidak kesana kemari apalagi hiruk pik...
Read more