Skip to main content

The failure of Dwi Tunggal

 A colleague of mine who is an activist, a cadre, and a high-class staff of the Jogja-based Muslimat NU sent me a modified photo of a pair mate for the president 2024, Anies-Imin, sometime in October saying that the unification of Muhammadiyah-NU, HMI-PMII, would make Indonesia glorified to enter into Indonesia Gold 2045. I replied instantly that it wouldn’t be possible for Muhammadiyah – NU or HMI – PMII to be known to compete with each other in almost all aspects of life in this country, ranging from domestic to nation-state issues and from religious to social ones.

Anies, portrayed as a modernist Muslim, known to be a Muhammadiyah follower and an alumni of HMI, would draw his support from Muhammadiyah and HMI. He gained 41.9% from Muhammadiyah compared to 41.6% by Prabowo, a slight margin of 0.3%. This shows that Anies could not convince them and thus capitalize on his rhetorics of change that Muhammadiyah's followers would vote for him. The slight margin of 0.3% would suggest that Anies failed to draw strong support from Muhammadiyah.

Paired with Muhaimin, known as the chair for the PKB and thus cadres of NU, Anies would also get support from NU. The pair unfortunately could only win 21.8% of the NU traditional followers. This is a huge jab to them for Prabowo-Gibran could draw 55.8%, twice more than Anies-Muhaimin could get.

Those figures show that the attempt to unify Muhammadiyah and NU had failed. The competition between these two Islamic organizations has reached even daily life not excluding the principal of the schools from elementary to high school and higher education. The case is also correct to emphasize the harsh competition between the two in the political arena and even economic matters. If you want to be successful in your career, in politics for example, it is not rare to be asked whether you are affiliated with either Muhammadiyah or NU. 

Popular posts from this blog

Kalah nyolot

 Setelah penetapan KPU pada 20 Maret dengan perolehan suara Prabowo-Gibran 96,214,691 (58.59%) sebagai pemenang dan paslon kalah berturut-turut adalah Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 40,971,906 (24.95%) dan Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16.47%), tidak membuat kubu yang kalah lerem . Padahal, mereka inilah yang menolak quick count dan menunggu real count KPU untuk mengetahui siapa sejatinya yang menang dan kalah. Ketika kalah, bukannya mereka menerima kekalahan, tetapi justru nyolot atau ngelunjak bahwa, menurutnya, mereka memang diskenariokan kalah dengan cara mengurangi perolehan suara yang mestinya mereka dapatkan.  Kita jadi disodori budaya nyolot, yang sejatinya bukan budaya kita, terutama Jawa. Orang Jawa terbiasa turun temurun dengan budaya sareh ketika ada masalah. Pertama, orang Jawa akan tenang menyikapi masalah sembari memikirkan ( menggalih ) solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Kedua, o ra gedandapan artinya tidak kesana kemari apalagi hiruk pik...
Read more

Bener Ora Pener

Di Jawa ada kaidah BENER ORA PENER yang kira-kira artinya BENAR TETAPI TIDAK TEPAT. Maksudnya, tidak semua kebenaran itu tepat. Karena tidak tepat, kaidah berikutnya adalah BECIK KUWALIK yang artinya hal yang benar justru terbalik menjadi salah. Maka supaya yang benar tetap menjadi benar harus tepat cara menyampaikan kebenaran tersebut. Tidak justru kebalik bahwa hal yang benar itu menjadi salah hanya gara-gara tidak tepat menyampaikannya. Merasa dicurangi dalam proses pemilu, itu ranah BAWASLU untuk menyelesaikannya. Dicurangi kalau dibawa ke MK itu ranah selisih suara. Apakah selisih suara Anies (24.95%) dan Ganjar (16.47%) ke Prabowo (58.59%) itu bisa menggagalkan pemilu satu putaran? Target mereka adalah dua putaran. Kalau dijumlahkan suara Anies dan Ganjar itu 41.41%. Artinya, mereka akan mendalilkan bahwa telah ada kecurangan 9% yang berarti 14,780,473 (dari suara sah 164,227,475) suara atau setara 49,268 TPS. 9% suara yang ada di Prabowo ini harus dikembalikan ke mereka sehingga...
Read more