Skip to main content

QUICK COUNT = REAL COUNT

 KPU pada Rabu malam 20 Maret 2024 menyatakan pilpres pada Rabu 14 Februari 2024 dengan suara sah mencapai 164,227,475 suara dimenagkan oleh Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 96,214,691 (58.59%). Sementara itu paslon kalah berturut-turut adalah Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 40,971,906 (24.95%) dan Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16.47%). 


Hasil rekapitulasi nasional KPU ini tidak berbeda (dalam rentang plus minur margin of errors) dari hasil quick count yang ditayangkan oleh TV nasional pada jam 15:00 pada hari pemilu Rabu 14 Februari 2024. 


Yang perlu ditegaskan di sini adalah, pertama, tidak seperti anggapan beberapa orang yang menuduh, tepatnya nyinyir, sebagai kegiatan abal-abal yang didanai pihak tertentu untuk kepentingan pihak pemberi dana, quick count dan survey pada umumnya adalah kegiatan ilmiah dengan metodologi penelitian kuantitatif yang secara akademis bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Validitas (tepat) dan reliabilitas (konsisten tepat) sejak pilpres 2004 kembali terbukti walaupun di sana-sini masih ditemui figur yang nyinyir yang biasanya dari pihak yang kalah.

Kedua, quick count dan survey nasional itu memerlukan dana besar. Satu kali kegiatan membutuhkan tidak kurang dari 1.5 milyar rupiah. Hanya lembaga mapan seperti Kompas yang memiliki dana berlimpah untuk menyelenggarakannya. Lembaga lainnya masih memerlukan dana segar dari para donatur. No such a free lunch! Emang ada makan siang gratis? Tetapi dana besar dari donatur itu tidak akan mengintervensi temuan, olah dan analisa data. Ini yang namanya disebut berintegritas bahwa lembaga survey itu memiliki komitmen akademis untuk selalu tidak berbohong pada setiap temuan, sekalipun hasil surveynya tidak sesuai dengan keinginan pihak donatur. Lembaga survey seperti SMRC, Charta Politika didanai bahkan menjadi konsultan pemenangan Ganjar-Mahfud. LSI Denny JA didanai dan konsultan Prabowo-Gibran. KedaiKOPI didanai dan konsultan Anies-Muhaimin. Sekalipun didanai dan bahkan menjadi tim pemenangan paslon, para surveyor tetap berintegritas menyampaikan hasil temuan survey apa adanya. Ini namanya integritas mereka teruji dan tidak luntur atau bahkan bisa dibeli oleh karena dana besar yang mereka dapatkan. No doubt to surveyor's integrity. 

Ketiga, publik yang tidak begitu ngeh dengan metodologi penelitian sudah waktunya tidak terombang-ambing oleh para politisi vokal dari pihak yang kalah yang selalu lihai bersilat lidah ketika mengkritisi, lebih tepatnya nyinyir, hasil temuan survey. Kesannya mereka ini logis ketika berbicara, tetapi logika yang mereka bangun tidak memiliki basis data empiris. Ini yang disebut sebagai rumor bahkan cenderung ghibah yaitu menggunjing menceritakan keaiban pihak lain. Dimana lalu publik mencari kebenaran? Kalau tidak sempat lagi membuka catatan kuliah metodologi penelitian, cukup lah publik membuka website lembaga survey yang tergabung pada PERSEPI, perkumpulan survey opini publik Indonesia, untuk mendapatkan data yang benar terkait survey.

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...
Read more

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...
Read more