Skip to main content

QUICK COUNT = REAL COUNT

 KPU pada Rabu malam 20 Maret 2024 menyatakan pilpres pada Rabu 14 Februari 2024 dengan suara sah mencapai 164,227,475 suara dimenagkan oleh Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 96,214,691 (58.59%). Sementara itu paslon kalah berturut-turut adalah Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 40,971,906 (24.95%) dan Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16.47%). 


Hasil rekapitulasi nasional KPU ini tidak berbeda (dalam rentang plus minur margin of errors) dari hasil quick count yang ditayangkan oleh TV nasional pada jam 15:00 pada hari pemilu Rabu 14 Februari 2024. 


Yang perlu ditegaskan di sini adalah, pertama, tidak seperti anggapan beberapa orang yang menuduh, tepatnya nyinyir, sebagai kegiatan abal-abal yang didanai pihak tertentu untuk kepentingan pihak pemberi dana, quick count dan survey pada umumnya adalah kegiatan ilmiah dengan metodologi penelitian kuantitatif yang secara akademis bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Validitas (tepat) dan reliabilitas (konsisten tepat) sejak pilpres 2004 kembali terbukti walaupun di sana-sini masih ditemui figur yang nyinyir yang biasanya dari pihak yang kalah.

Kedua, quick count dan survey nasional itu memerlukan dana besar. Satu kali kegiatan membutuhkan tidak kurang dari 1.5 milyar rupiah. Hanya lembaga mapan seperti Kompas yang memiliki dana berlimpah untuk menyelenggarakannya. Lembaga lainnya masih memerlukan dana segar dari para donatur. No such a free lunch! Emang ada makan siang gratis? Tetapi dana besar dari donatur itu tidak akan mengintervensi temuan, olah dan analisa data. Ini yang namanya disebut berintegritas bahwa lembaga survey itu memiliki komitmen akademis untuk selalu tidak berbohong pada setiap temuan, sekalipun hasil surveynya tidak sesuai dengan keinginan pihak donatur. Lembaga survey seperti SMRC, Charta Politika didanai bahkan menjadi konsultan pemenangan Ganjar-Mahfud. LSI Denny JA didanai dan konsultan Prabowo-Gibran. KedaiKOPI didanai dan konsultan Anies-Muhaimin. Sekalipun didanai dan bahkan menjadi tim pemenangan paslon, para surveyor tetap berintegritas menyampaikan hasil temuan survey apa adanya. Ini namanya integritas mereka teruji dan tidak luntur atau bahkan bisa dibeli oleh karena dana besar yang mereka dapatkan. No doubt to surveyor's integrity. 

Ketiga, publik yang tidak begitu ngeh dengan metodologi penelitian sudah waktunya tidak terombang-ambing oleh para politisi vokal dari pihak yang kalah yang selalu lihai bersilat lidah ketika mengkritisi, lebih tepatnya nyinyir, hasil temuan survey. Kesannya mereka ini logis ketika berbicara, tetapi logika yang mereka bangun tidak memiliki basis data empiris. Ini yang disebut sebagai rumor bahkan cenderung ghibah yaitu menggunjing menceritakan keaiban pihak lain. Dimana lalu publik mencari kebenaran? Kalau tidak sempat lagi membuka catatan kuliah metodologi penelitian, cukup lah publik membuka website lembaga survey yang tergabung pada PERSEPI, perkumpulan survey opini publik Indonesia, untuk mendapatkan data yang benar terkait survey.

Popular posts from this blog

Kalah nyolot

 Setelah penetapan KPU pada 20 Maret dengan perolehan suara Prabowo-Gibran 96,214,691 (58.59%) sebagai pemenang dan paslon kalah berturut-turut adalah Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 40,971,906 (24.95%) dan Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16.47%), tidak membuat kubu yang kalah lerem . Padahal, mereka inilah yang menolak quick count dan menunggu real count KPU untuk mengetahui siapa sejatinya yang menang dan kalah. Ketika kalah, bukannya mereka menerima kekalahan, tetapi justru nyolot atau ngelunjak bahwa, menurutnya, mereka memang diskenariokan kalah dengan cara mengurangi perolehan suara yang mestinya mereka dapatkan.  Kita jadi disodori budaya nyolot, yang sejatinya bukan budaya kita, terutama Jawa. Orang Jawa terbiasa turun temurun dengan budaya sareh ketika ada masalah. Pertama, orang Jawa akan tenang menyikapi masalah sembari memikirkan ( menggalih ) solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Kedua, o ra gedandapan artinya tidak kesana kemari apalagi hiruk pik...

ACT

 ACT itu secara institusi organisasi yang misinya sangat baik sangat mulia. Sangat gercep menyalurkan bantuan kemanusiaan on the spot saat bencana saat dibutuhkan saat itu pula, saat pihak lain kesusahan bahkan enggan untuk melakukannya mencapai lokasi menuju umat yang membutuhkan. Tidak hanya di negeri sendiri tetapi juga sampai ke negeri lain.  Kesalahan manajemen keuangan seperti uang sumbangan ditilep, gaji manajemen yang terlampau besar tidak wajar, atau menyalurkan dana ke kelompok teroris, ya supaya hukum yang bicara entah pidana atau perdata. Gak perlu lalu dikaitkan dengan organisasi kelompok dan tokoh Islam tertentu yang selama ini dianggap berseberangan. Bukannya nolongin sesama Muslim yang sedang kena musibah, tetapi malah mengolok-olok. Loh sampai kapan sesama Muslim kok seperti ini? Kalaupun gak bisa nolongin, mestinya cukuplah komentar supaya pihak aparat penegak hukum yang menanganinya. Bukan malah ngipas-ngipasi loh kok cabang ACT di kota ini belum ditutup. Bu...