Skip to main content

Tidak berpihak itu seperti apa sih?

 Teringat debat di grup wassap Kidung Pati ketika seseorang yang nampak pinter mengkritik ku bahwa ilmuwan itu harus tidak berpihak. Keberpihakan yang dia maksudkan adalah ilmuwan itu tidak akan obyektif kalau berpihak pada salah satu paslon. Demikian halnya dengan ilmuwan survey, sanggah dia sekalipun dengan bahasa yang gagap khas "angon kebo ngisor kali", meminjam istilah salah satu anggota DPR RI PDIP  Dapil III Jawa Tengah periode 2019-2024 yang juga anggota grup ketika menelponku pada 4 Februari 2024 jam 9:18 untuk tidak menanggapinya. Bagi dia, seorang yang nampak kritis tersebut, karena survey itu berpihak pada salah satu paslon, maka hasilnya tidak akan obyektif. Masih menggebu-gebu, seseorang yang nampak kritis sebagai pendukung fanatik paslon 03 sampai darah penghabisan itu sampai berpendapat bahwa survey telah diotak-atik untuk memenangkan paslon yang didukung. Dengan kata lain, survey itu tergantung pada yang membiayai. Survey bayaran!

Hehehehe ... Lembaga survey itu ada dua divisi, yaitu divisi survey dan divisi konsultan. Tugas divisi survey adalah dalam ranah keilmuan untuk melakukan survey terhadap sample sekitar 1.200 orang, yang secara demografis seperti gender, usia, agama, pendidikan, status ekonomi, residensi, ormas agama, dll, representasi populasi pemilih Indonesia sebanyak 204.807.222 orang. Sementara divisi konsultan adalah jasa yang disediakan oleh lembaga survey bagi paslon untuk bisa memenangkan pemilihan. 

Sekalipun ada jasa konsultan pemenangan, bukan berarti divisi survey itu lalu hasilnya dikiyak-kiyuk untuk memenangkan paslon yang mengontraknya. Tidak! Kalau itu terjadi, maka lembaga survey tersebut tidak akan laku kedepannya. Lembaga survey itu hidup dari public trust. Sekali terjadi ketidakpercayaan atau distrust kepadanya, saat itu pula lembag survey kolap. 

Lalu apa yang bisa disedikan oleh lembaga survey ketika divisi konsultannya menyatakan bahwa paslon yang mengontraknya itu ternyata tingkat keterpilihannya atau electability itu rendah yang justru tidak memiliki peluang untuk memenangkan pemilihan? Lembaga survey akan menyampaikan tips and tricks tentu saja. Lakukan bla bla bla ... datangi bla bla bla ... bersekutulah pada figur nasional yang bla bla bla ... datangilah kelompok pengajian yang bla bla bla ... Lakukan pres conference dengan menyinggung issu yang bla bla bla ... Pas debat capres cawapres katakan bla bla bla ... Selalu tampil dengan baju adat yang bla bla bla ... dan banyak bla bla bla lainnya. Semua itu dilakukan dalam rangka menaikan tingkat keterpilihan. Bukan seperti yang diduga oleh orang yang sok kritis di grup wassap tersebut. Yang menurutnya malah lembaga survey mengakali mengkiyak-kiyuk angka-angka survey dalam rangka memuaskan paslon yang mengkontraknya. Bukan!

Nah di sinilah kita sampai pada pernyataan bahwa ilmuwan itu tidak boleh berpihak. Maksudnya, walaupun ilmuwan itu dikontrak oleh paslon tertentu, dia tidak boleh berpihak pada paslon tersebut dalam hal analisa data hasil survey. Data harus tetap data tanpa ada intervensi untuk merubahnya hanya karena ilmuwan tersebut dikontrak oleh paslon tertentu. Ini yang bahasa ilmiahnya disebut sebagai  VALUE FREE JUDGEMENT bahwa keputusan ilmuwan itu terbebas dari nilai-nilai yang diyakininya. Contoh, orang NU sedang meneliti Muhammadiyah. Maka orang tersebut supaya medapatkan analisa yang benar, dia harus "melepaskan baju NU-nya" untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang Muhammadiyah. Kalau dia ternyata selalu terikat yang nilai-nilai yang diyakininya sebagai seorang NU, maka data apapun, yang dia dapatkan tentang Muhammadiyah, akan selalu salah. 

Sama halnya dengan lembaga survey yang dikontrak paslon tertentu. Lembaga tersebut bisa jadi secara personal berpihak pada paslon tertentu. Tetapi keberpihakan personal pada paslon tertentu tersebut tidak boleh dan tidak akan mencampuri urusan profesional olah analisa data survey. Sehingga hasil survey tetap obyektif. Sekalipun hanya dari segelintir jumlah orang yang hanya 1,200 mampu untuk menyimpulkan kecenderung jumlah keseluruhan pemilih yang mencapai 204.807.222 orang.

Paham? So, ga sah lagi mengungkit-ungkit survey bayaran. Wong nyatanya paslon 03 hasilnya juga mentok di 17%-an. Paslon 01 ya 25%-an. Sementara paslon 02 di 58%-an. Apalagi sampai berpendapat bahwa paslon 03 suaranya dikunci pada 17%-an. Lah kok masih asal jeplak begitu ya. Kalau tidak pada ilmu pengetahuan anda percaya, mau percaya sama ilmu apalagi di dunia ini?

Popular posts from this blog

Jilbab during presidential campaign

Jilbab (جلباب) is a term frequently used to refer to long and loose garment worn by some muslimah (muslim women) to cover entire body except for hand, feet, face and head. The practice of wearing the jilbab is based on Qur'an 33: 59: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا In Indonesia, however, jilbab is much more designated to headscarf. The verse does not state explicitly how the jilbab does look like. Therefore, various interpretations on the model associated with jilbab are expected. Well, here I will not plunge into sorts of exegesis controversy. I just want to express my opinion on the issue of jilbab and politics which has currently become a hot topic approaching the presidential election due on 8 July 2009. We know already three candidates will compete in the incoming presidential election. They are SBY-Boedi...

Akhirnya Anwar menjadi PM

 Akhirnya per siang ini Kamis 24 Nov jam 12pm Anwar Ibrahim ditunjuk oleh Yang di-Petuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai PM ke 10. Penunjukan Anwar dilakukan setelah Sultan menginterview satu per-satu 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional hasil pilihan rakyat 19 Nov. Dipastikan Anwar telah berhasil mengumpulkan 112 suara, 82 dari koaliasi yang dipimpinnya Pakatan Harapan.  Tahun 1993 ketika menjadi Deputy Prime Minister, Anwar diprediksi bakal menjadi penerus Mahathir Muhammad. Gak taunya, semudah membalik tangan, tahun 1999 Anwar justru dijebloskan ke penjara oleh Mahathir dengan tuduhan korupsi. Tuduhan yang oleh banyak orang dianggap mengada-ada dan dengan sengaja diskenariokan untuk menyingkirkan Anwar demi melanggengkan kekuasaan Mahathir dan UMNO. Anwar kembali masuk penjara tahun 2015 karena kasus sodomi. Kasus yang juga direkayasa ini sengaja untuk menjegal Anwar supaya tidak bisa mengikuti pilihan rakyat hingga menjadi perdana menteri seperti yang ...