Skip to main content

Tidak berpihak itu seperti apa sih?

 Teringat debat di grup wassap Kidung Pati ketika seseorang yang nampak pinter mengkritik ku bahwa ilmuwan itu harus tidak berpihak. Keberpihakan yang dia maksudkan adalah ilmuwan itu tidak akan obyektif kalau berpihak pada salah satu paslon. Demikian halnya dengan ilmuwan survey, sanggah dia sekalipun dengan bahasa yang gagap khas "angon kebo ngisor kali", meminjam istilah salah satu anggota DPR RI PDIP  Dapil III Jawa Tengah periode 2019-2024 yang juga anggota grup ketika menelponku pada 4 Februari 2024 jam 9:18 untuk tidak menanggapinya. Bagi dia, seorang yang nampak kritis tersebut, karena survey itu berpihak pada salah satu paslon, maka hasilnya tidak akan obyektif. Masih menggebu-gebu, seseorang yang nampak kritis sebagai pendukung fanatik paslon 03 sampai darah penghabisan itu sampai berpendapat bahwa survey telah diotak-atik untuk memenangkan paslon yang didukung. Dengan kata lain, survey itu tergantung pada yang membiayai. Survey bayaran!

Hehehehe ... Lembaga survey itu ada dua divisi, yaitu divisi survey dan divisi konsultan. Tugas divisi survey adalah dalam ranah keilmuan untuk melakukan survey terhadap sample sekitar 1.200 orang, yang secara demografis seperti gender, usia, agama, pendidikan, status ekonomi, residensi, ormas agama, dll, representasi populasi pemilih Indonesia sebanyak 204.807.222 orang. Sementara divisi konsultan adalah jasa yang disediakan oleh lembaga survey bagi paslon untuk bisa memenangkan pemilihan. 

Sekalipun ada jasa konsultan pemenangan, bukan berarti divisi survey itu lalu hasilnya dikiyak-kiyuk untuk memenangkan paslon yang mengontraknya. Tidak! Kalau itu terjadi, maka lembaga survey tersebut tidak akan laku kedepannya. Lembaga survey itu hidup dari public trust. Sekali terjadi ketidakpercayaan atau distrust kepadanya, saat itu pula lembag survey kolap. 

Lalu apa yang bisa disedikan oleh lembaga survey ketika divisi konsultannya menyatakan bahwa paslon yang mengontraknya itu ternyata tingkat keterpilihannya atau electability itu rendah yang justru tidak memiliki peluang untuk memenangkan pemilihan? Lembaga survey akan menyampaikan tips and tricks tentu saja. Lakukan bla bla bla ... datangi bla bla bla ... bersekutulah pada figur nasional yang bla bla bla ... datangilah kelompok pengajian yang bla bla bla ... Lakukan pres conference dengan menyinggung issu yang bla bla bla ... Pas debat capres cawapres katakan bla bla bla ... Selalu tampil dengan baju adat yang bla bla bla ... dan banyak bla bla bla lainnya. Semua itu dilakukan dalam rangka menaikan tingkat keterpilihan. Bukan seperti yang diduga oleh orang yang sok kritis di grup wassap tersebut. Yang menurutnya malah lembaga survey mengakali mengkiyak-kiyuk angka-angka survey dalam rangka memuaskan paslon yang mengkontraknya. Bukan!

Nah di sinilah kita sampai pada pernyataan bahwa ilmuwan itu tidak boleh berpihak. Maksudnya, walaupun ilmuwan itu dikontrak oleh paslon tertentu, dia tidak boleh berpihak pada paslon tersebut dalam hal analisa data hasil survey. Data harus tetap data tanpa ada intervensi untuk merubahnya hanya karena ilmuwan tersebut dikontrak oleh paslon tertentu. Ini yang bahasa ilmiahnya disebut sebagai  VALUE FREE JUDGEMENT bahwa keputusan ilmuwan itu terbebas dari nilai-nilai yang diyakininya. Contoh, orang NU sedang meneliti Muhammadiyah. Maka orang tersebut supaya medapatkan analisa yang benar, dia harus "melepaskan baju NU-nya" untuk bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang Muhammadiyah. Kalau dia ternyata selalu terikat yang nilai-nilai yang diyakininya sebagai seorang NU, maka data apapun, yang dia dapatkan tentang Muhammadiyah, akan selalu salah. 

Sama halnya dengan lembaga survey yang dikontrak paslon tertentu. Lembaga tersebut bisa jadi secara personal berpihak pada paslon tertentu. Tetapi keberpihakan personal pada paslon tertentu tersebut tidak boleh dan tidak akan mencampuri urusan profesional olah analisa data survey. Sehingga hasil survey tetap obyektif. Sekalipun hanya dari segelintir jumlah orang yang hanya 1,200 mampu untuk menyimpulkan kecenderung jumlah keseluruhan pemilih yang mencapai 204.807.222 orang.

Paham? So, ga sah lagi mengungkit-ungkit survey bayaran. Wong nyatanya paslon 03 hasilnya juga mentok di 17%-an. Paslon 01 ya 25%-an. Sementara paslon 02 di 58%-an. Apalagi sampai berpendapat bahwa paslon 03 suaranya dikunci pada 17%-an. Lah kok masih asal jeplak begitu ya. Kalau tidak pada ilmu pengetahuan anda percaya, mau percaya sama ilmu apalagi di dunia ini?

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...