Skip to main content

Pertaruhan Surya Paloh: Dari politik identitas ke anti-thesa Jokowi

Masih lekat dalam ingatan pilkada DKI 2017 rasa pilpres bahwa Paloh dan para elit Nasdem tidak setuju dan tidak cocok dengan karakter Anies yang mendapatkan keuntungan, dan bahkan dalam banyak kesempatan sengaja menggunakan, politik identitas. Begitu kejinya Islam dipelintir sedemikian rupa untuk tujuan politik mengalahkan Ahok, bahkan menjebloskannya ke penjara. Tidak termaafkan apa yang telah Anies lakukan.


Ojo kagetan! Setelah sistem multi partai dibuka semenjak pemilu era reformasi 1999, susah menemukan partai politik dengan ideologi yang jelas dan berbeda satu sama lainnya (clear and distinct), termasuk juga partai yang sekarang berada di parlemen hasil pemilu 2019. Partai senior Golkar misalnya, susah untuk diberdakan dari partai sempalannya Nasdem. Nasdem di satu pihak susah dipisahkan dari Demokrat di pihak yang lain. PDIP yang selalu mendengungkan ideologi sosialis proteksionis untuk wong cilik juga tidak jauh beda dengan Gerindra. Partai rumpun Islam seperti PPP susah untuk dibedakan dari PKB. Yang nampak ideologi Islamisnya berbeda adalah PKS yang sekalipun sama dengan PPP dan PKB dalam hal kendaraan Islam, tetapi berbeda dalam hal bagaimana Islam mestinya dipraktekan di Indonesia. PAN sekalipun berusaha mendekat ke partai tengah tidak luput identifikasi sebagai partai Islam yang karakternya tidak jauh beda dari PPP dan PKB.

Yang membedakan partai-partai parlemen ini tidak pada ideologinya tetapi lebih pada landscape. PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Nasdem sebagai partai nasionalis. Sedangkan PKB, PPP, PKS, dan PAN sebagai partai Islamis.

Kekaburan ideologi inilah yang membuat partai begitu mudahnya berubah-ubah platform walau sedikit dengan modifikasi –bahasa kamuflase untuk tidak menyebut membohongi. Nasdem yang semula membenci kelakuan Anies karena menikmati dan bahkan sengaja menggunakan kendaraan politik identitias “Islam versus Kristen” pun merangkulnya untuk pilpres 2024. Bukan karena Paloh lupa “dosa besar” Anies tersebut dan bukan pula Anies berprestasi di Jakarta –nyatanya Jakarta masih juga banjir dengan volume dan frekuensi yang tidak jauh berbeda dari gubernur sebelumnya—tetapi Paloh sedang ingin memposisikan Nasdem, walaupun partai tengah dengan perolehan 9% yang sepatutnya tidak banyak “cakap”, sebagai partai yang harus berani mencirikan sebagai anti-rejim. Paloh tidak dalam posisi bermusuhan pada Jokowi, tetapi Paloh tidak suka ketika Jokowi selalu manut pada Megawati. Sudah sejak lama isu keretakan hubungan Paloh dan Megawati ini. Walau dari partai menegah, Paloh pun ingin lebih dihargai sebagai figur sukses malang melintang dari rejim orla, orba, reformasi hingga sekarang. Paloh ingin sangat didengar pesan-pesan berkelasnya dan diaplikasikan rekomendasinya dalam berbangsa dan bernegara. Karena Paloh merasa lebih besar aura pengaruhnya daripada Nasdem, maka dia bisa menentukan hiruk pikur bangsa dan negara ini.

Karena banyak pesan dan rekomendasinya selama ini tidak banyak didengarkan dan diaplikasikan, saatnya Paloh memberi pelajaran sekaligus menunjukan pengaruhnya pada Megawati bahwa dia bisa dan berhasil bermanuver mencari figur anti-thesa Jokowi untuk pilpres 2024. Paloh bukan tanpa perhitungan mestinya. Sekalipun dia sadar bahwa Anies banyak dikritik dan dikecam Nasdem karena politik identitas dan bisa jadi dia disebut sebagai “menjilat ludahnya sendiri”, nilai lebih Anies adalah sosok atau figur anti-thesa Jokowi. Figur ini yang selanjutnya akan dimobilisasi dan tentu saja dikapitalisasi Paloh untuk membesarkan Nasdem, syukur-syukur bisa memenangi pilpres.

Perhitungan pilpres mulai nampak. Kalau pilpres 3 pasangan, yaitu Anies, Prabowo dan Puan, Anies akan masuk babak kedua melawan Prabowo. Pada babak pertama, Prabowo dan Puan bersaing ketat mendapatkan suara dari konstituen dengan demografi (status sosial, kelas sosial, pendidikan dan agama) yang sama, sedangkan Anies dari demografi yang berbeda. Hitungan kasarnya di babak kedua, Anies akan mampu memobilisasi suara Puan dan PDIP dan Anies pun menjadi presiden walaupun dengan margin yang tipis. Pun demikian ketika yang dicapreskan PDIP adalah Ganjar.

Kalau pilpres 2 pasangan, yaitu Anies melawan Prabowo, Anies akan kalah. Anies yang dikarakterkan Islamis akan susah melawan partai nasionalis. Apalagi kalau pasangan Anies adalah AHY melawan pasangan Prabowo-Ganjar. Anies is finished. Tetapi apa iya PDIP akan mengalah dan mau sebagai cawapres Prabowo.

Bagaimana kalau 2 pasangan itu Anies berpasangan dengan Puan melawan Prabowo yang berpasangan dengan siapapun? Ganjar yang loyal pada partai tidak mungkin maju ketika Puan maju. Game’s over! Anies menang.

Hitungan seperti ini sudah tentu dipikirkan secara matang oleh Paloh. Menang dengan ksatria, kalah dengan bangga. Pencapresan awal Anies oleh Nasdem memberikan efek ekor jas (a coat tail effect). Memilih Anies berarti memilih Nasdem, walaupun ada kemungkinan tidak untuk sebaliknya. Anies kalah di pilpres pun tetap memberikan dampak pada naiknya suara Nasdem. Maka Anies kalah, Nasdem tetap menang. Apalagi Anies menang, Nasdem makin jumawa.

Catatan pentingnya adalah apakah mobilisasi Paloh berhasil untuk mentransformasi Anies dari figur politik identitas menuju anti-thesa Jokowi? Keberhasilan mobilisasi ini akan semakin menambah besar Nasdem, minimal Nasdem bisa menyodok menjadi partai top three dan bahkan memenangkan pilpres. Ketidakberhasilan mobilisasi akan tetap menempatkan Nasdem sebagai partai tengah dengan perolehan 9%. So, nothing to lose! Menang dengan ksatria kalah dengan bangga. Paloh tetap menang, semakin besar pengaruh mewarnai bangsa dan negara.

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...