Skip to main content

Culture is fluid

Budaya itu tidak tetap, TETAPI selalu cair, selalu berubah sesuai dengan ruang dan waktu, sesuai dengan tuntutan, tekanan dan pengaruh, sesuai dengan pengalaman anggotanya berinteraksi dengan budaya lain. 

Jilbab yang pada periode 80-an adalah budaya impor dari Timur Tengah, sejak periode 2000-an telah menjadi budaya kita. Sekarang istri presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, POLRI, Gubernur, Bupati bahkan istri dan anak kita telah memakainya.

Periode 80-an perempuan memakai celana (apalagi celana jin) itu tidak lazim. Apalagi perempuan mekangkang ketika dibonceng motor. Lambat laun karena tuntutan, periode 2000-an menjadi lazim. Celana jin tentu saja tidak perlu dipertentangkan dengan rok apalagi jarik. 

Anak-anak ada yang memanggil orang tuanya dengan sebutan abi/ummi, daddy/mommy tidak perlu dipertentangkan dengan bapak/ibu, ayah/bunda. Anak-anak yang memanggil onti (auntie) tidak perlu dipertentangkan dengan tante, bu lik. 

Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, dan Ngat adalah hari-hari Arab Islam. Minggu adalah hari Portugis Kristen. Tidak perlu dipertentangkan tetapi justru dikombinasikan dengan Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Bulan Arab Islam Sawal, Apit, Besar, Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akir, Rejeb, Ruwah, lan Poso tidak perlu dipertentangkan tetapi justru dikombinasikan dengan Bulan Masehi Kristen Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember.

Demikian halnya dengan cinta NKRI, itu juga fenomena cair yang keberadaannya tidak mungkin dinterpretasikan tunggal. Penyebutan, panggilan, dan praktek yang tidak sesuai dengan penyebutan, panggilan, dan praktek asal BUKAN berarti tidak mencintai TETAPI justru memperkaya Indonesia. Pemakaian jilbab, celana jin, dan sebutan umi/abi, daddy/mommy, onti, dan penyebutan hari dan bulan Arab Islam dan Masehi/Kristen merupakan pengejawantahan budaya Indonesia itu cair. Keberadaannya merupakan bagian dari dan justru memperkaya keragaman budaya Indonesia. Move forward and never back down!

Popular posts from this blog

Politik Kebangsaan

 Akademisi itu sering didengar ucapan dan diikuti tindakannya. Karena akademisi itu bisa dan terbiasa berpikir jernih, obyektif, berdasar fakta di lapangan dengan penalaran logis, disampaikan secara sistematis dan berdiri independen tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika berpolitik, akademisi itu jenis politiknya politik kebangsaan. Yaitu politik yang tidak terkotak oleh kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa. Karenanya, akademisi itu akan santun setiap kali menghadapi masalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, demi kepentingan umum apalagi kepentingan bangsa. Ketika paslon yang dipilihnya kalah, akademisi akan menyampaikan sikap untuk menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kira-kira mereka akan bersikap "Yaaah ... kita sudah berusaha untuk memilih dan memenangkan paslon kita. Nyatanya kalah quick count. Ya belum rezeqi. Kita terima saja kekalahan ini. Kita ucapkan selamat kepada ...
Read more

Matinya intelektualisme

 Hampir setiap gelaran pilpres usai, kita selalu disuguhi sekumpulan orang yang nampak pakar, selalu dihadirkan menjadi nara sumber dari TV ke TV yang komentarnya penuh dengan curiga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Bahwa pemilu 2024 ini yang paling jelek dalam hal kecurangan. Kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU, bahkan pengawas pemilu berupa Bawaslu, aparatur negara yang dikerahkan untuk memastikan paslon yang diinginkan menang, dan bahkan presiden sendiri dianggap selalu melakukan kecurangan dibalik blusukan dengan membagikan bansos. Para pseudo-intelektual tersebut juga banyak muncul di grup wassap dengan mensirkulasikan semacam pencerahan dan tidak jarang menforward potongan video (tidak utuh) terkait pemilu curang. Bahkan tidak jarang mereka mengomentari quick count yang dianggap sebagai sok metodologis. Dianggap sebagai penggiringan opini publik. Dianggap sebagai menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakt...
Read more